5 Tips mencari pengacara perceraian yang profesional dan amanah – Perceraian merupakan salah satu hal yang jamak terjadi dalam kehidupan pernikahan. Ketika memutuskan untuk berpisah dari pasangan, seseorang harus siap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Selain beban moral, ada hal krusial lain yang menyertai setiap kasus perceraian, mulai dari pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan sebagainya.

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Alasan Perceraian yang Dibenarkan Undang-Undang

Tiga-Hal-yang-Sering-Terlupakan-Ketika-Menggugat-Cerai-Suami

Gugatan perceraian Anda akan diproses oleh pihak pengadilan bilamana dianggap sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

 

 

UU tentang Perceraian

DAPATKAH-PRIA-NON-MUSLIM-POLIGAMI

Perceraian bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup terjadi bilamana pasangan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena alasan tertentu, misal ketidakharmonisan rumah tangga, KDRT, dan sebagainya. Sedangkan cerai mati bisa terjadi karena suami/istri meninggal.

 

  • Cerai Gugat

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, perkara perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Menurut KHI, cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya terdapat di wilayah tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI).

 

  • Cerai Talak

Sedangkan cerai talak diatur dalam KHI pasal 129 yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Kesimpulannya, talak hanya akan diakui oleh hukumhukum negara jika diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sebaliknya, jika diucapkan di luar Pengadilan Agama, talak tetap sah, namun hanya di mata hukum agama. Tambahan lagi, perceraian hanya bisa dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak (suami istri).

Karena menyangkut persoalan hukum yang tidak bisa diputuskan secara main-main, seseorang yang hendak bercerai sangat disarankan untuk menyewa jasa pengacara yang profesional dan amanah. Sehingga kasus bisa diselesaikan dengan cepat dan tanpa kendala berarti.

 

Berikut beberapa tips mencari pengacara perceraian yang profesional dan amanah:

Menentukan-Domisili-Yang-Tepat-Dalam-Gugatan-Perceraian

  1. Mempunyai Lisensi Advokat/Pengacara

Seorang pengacara bisa disebut profesional jika dia sudah memiliki lisensi resmi sebagai advokat/pengacara dalam bertugas. Lisensi ini dikeluarkan oleh organisasi advokat dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, pastikan bahwa Anda menyerahkan kasus pada pengacara yang tepercaya agar segala proses persidangan di pengadilan bisa terselesaikan dengan baik.

 

  1. Berpengalaman di Bidangnya

Pastikan ia adalah pengacara yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidangnya. Seorang lulusan Fakultas Hukum dan Syariah tentu lebih bisa dipercaya dalam menangani kasus perceraian, kan?

Jam terbang seorang pengacara juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang akan Anda peroleh selama proses hukum berjalan. Jadi, pastikan orang yang Anda tunjuk sebagai pendamping di persidangan adalah mereka yang mempunyai kecakapan di bidang hukum.

 

  1. Profesional

Perceraian tentu akan sangat menyita waktu Anda. Pada beberapa kasus, Anda harus pun selalu berkoordinasi dengan pengacara secara intens. Pastikan advokat yang Anda pilih cukup profesional dalam menangani kasus di persidangan. Cek juga apakah pengacara tersebut mudah dihubungi sekadar untuk menanyakan perkembangan kasus di persidangan. Ada tipe pengacara yang terlalu malas untuk sekadar menjawab telepon kliennya, lho.

 

  1. Tarif yang Wajar

Besaran biaya dan tarif akan disampaikan saat pertama kali Anda berkonsultasi untuk memakai jasa seorang pengacara. Nah, pastikan biaya yang mereka tawarkan sesuai dengan kualitas pelayanannya. Jangan sampai anggaran Anda habis hanya untuk membayar pengacara. Untuk itu, penting bagi Anda untuk menanyakan secara jelas jumlah biaya yang harus dikeluarkan sampai proses hukum selesai, misalnya biaya pendaftaran, pemberkasan, dan lain-lain.

 

  1. Punya Kantor yang Jelas

Untuk memastikan seorang pengacara bisa bekerja dengan baik dan tidak abal-abal, cek kembali apakah dia mempunyai kantor dengan alamat yang jelas. Meski komunikasi bisa dilakukan via telepon atau e-mail, mengetahui alamat kantor pengacara adalah hal yang mutlak dilakukan agar Anda tak kecewa dan tertipu di kemudian hari.

 

Nah, jika Anda masih bingung mencari jasa pengacara perceraian yang tidak hanya amanah, tapi juga profesional, percayakan saja pada Kantor Pengacara. Kami siap memberikan layanan hukum sesuai dengan keinginan klien.

 

 

 

Biaya Apa Saja yang Dikeluarkan dalam Proses Cerai?

Dapatkah-Menuntut-Nafkah-Lahir-Yang-Tidak-Diberikan

Ada beberapa pos yang membutuhkan biaya ketika proses perceraian berlangsung, seperti:

 

  1. Honor Pengacara

Pada dasarnya, tidak ada tarif pasti yang menentukan besaran honor pengacara dalam sebuah proses perceraian. Adapun jumlah biaya jasa advokat bisa ditentukan sesuai kesepakatan antara klien dengan pengacara, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Lazimnya, seorang pengacara akan menawarkan jasa hukum dengan dua jenis pembayaran yang bisa dipilih kliennya sesuai dengan kebutuhan, yaitu lump sum (bayar tunai) atau hourly basis (hitungan per jam). Adapun rincian biaya hukum menyewa jasa advokat adalah:

  • Honorarium advokat;
  • Biaya transport;
  • Biaya akomodasi;
  • Biaya perkara;
  • Biaya sidang; dan
  • Biaya kemenangan perkara (success fee) besarnya sekitar 5-20%.

 

 

  1. Biaya Panjar Perkara

Besaran biaya panjar perkara berbeda-beda tiap daerah, tergantung di mana Anda akan memproses/mengajukan kasus perceraian tersebut. Nah, misalnya Anda akan mengajukan cerai kepada istri yang berdomisili di Jakarta Selatan, maka jumlah biaya panjar akan disesuaikan dengan ketentuan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Khusus untuk pasangan yang beragama selain Islam, pengajuan perceraian bisa dilakukan di Pengadilan Negeri yang terdapat di daerah kediaman tergugat. Sedikit catatan, biasanya biaya proses hukum cerai di Pengadilan Negeri sedikit berbeda dengan di Pengadilan Agama.

 

 

  1. Biaya Pencatatan Perceraian

Ketika perceraian sudah mendapat putusan resmi dari pihak pengadilan, selanjutnya perceraian harus dicatatkan ke Catatan Sipil. Di sini, pihak pengadilan (panitera maupun pejabat pengadilan) bertugas mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan dan Kutipan Akta Perkawian, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi.

Selanjutnya, Pegawai Pencatat akan mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar khusus untuk kemudian dibuatkan Kutipan Akta Perceraian.

Berapa Lama Proses Perceraian di Pengadilan Berlangsung?

Sidang-Perceraian-Tanpa-Dihadiri-Pihak-Suami

Dalam hukum Indonesia, proses gugatan perceraian dibedakan menjadi dua, yaitu di Pengadilan Agama untuk pemohon talak yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk penggugat yang beragama selain Islam. Ketika pertama kali melayangkan gugatan cerai, pihak pengadilan akan mempelajari berkas permohonan tersebut. Dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 hari, pengadilan akan memanggil Anda dan pasangan untuk meminta penjelasan terkait gugatan perceraian termaksud.

Adapun pemeriksaan gugatan perceraian disesuaikan dengan tenggat waktu diterimanya surat pemanggilan oleh tergugat/penggugat, atau kuasa hukum mereka. Apabila tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka sidang pemeriksaan gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu pada kepaniteraan pengadilan (Pasal 29 ayat [1] s.d ayat [3] PP 9/1975).  Pada tingkat pertama, proses perceraian akan memakan waktu maksimal 6 bulan di pengadilan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan (Pasal 29 ayat [3] jo. Pasal 20 ayat [3] PP 9/1975).

Adapun berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Pembagian Harta Gono-Gini dalam Sidang Kasus Perceraian

Harta-Gono-Gini-Tak-Kunjung-dibagi-Apa-yang-Harus-Dilakukan

Format sidang perceraian dibagi menjadi dua macam, yaitu gugat cerai dan pembagian harta gono-gini, atau sidang perceraian dan pembagian gono-gini yang dilakukan secara terpisah. Dosen Hukum Perkawinan Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, sendiri berpendapat bahwa pasangan yang beragama Islam boleh menentukan kedua jenis perceraian tersebut. Apakah sidang akan dilangsungkan bersamaan dengan pembagian gono-gini dan hak asuh anak atau tidak.

Namun, pasutri yang tidak beragama Islam tidak bisa melakukan penggabungan kedua jenis gugatan tersebut, sebab mereka tunduk pada ketentuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau hukum acara perdata dan pidana. Berdasarkan HIR, proses persidangan diawali dengan sidang perceraian, lalu dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono-gini di Pengadilan Negeri yang dilakukan secara terpisah.

Adapun penggabungan gugatan cerai dan harta Bersama diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Beleid itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach).

 

 

Pasal 86

Bagaimana-Status-Utang-Tanpa-Persetujuan-Pasangan

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.”

Ketika terjadi perceraian, ada 3 jenis harta kekayaan dalam perkawinan yang potensial menjadi objek sengketa, yakni:

  1. Harta Bawaan

Merupakan harta yang dibawa calon suami dan calon istri. Harta tersebut diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan. (Pasal 35 UU Perkawinan). Jenis harta ini dikuasai oleh suami dan istri.

  1. Harta Masing-Masing Suami Istri

Adalah harta yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah selama perkawinan. Jenis harta ini penguasaannya juga ada pada masing-masing suami-istri.

  1. Harta Bersama

Biasa disebut dengan harta gono-gini. Merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung.

Sebagai catatan, jika dalam perjanjian perkawinan tidak disebutkan penggabungan harta bawaan, maka secara otomatis harta bawaan suami dan istri akan terpisah, jadi tidak bisa menjadi objek sengketa. Karena itu, harta bawaan akan tetap menjadi milik masing-masing.

Sementara itu, harta bersama yang tidak disebut dalam perjanjian perkawinan akan otomatis menjadi harta bersama. Namun, jika ada perjanjian kawin yang menyebutkan pemisahan harta perolehan suami istri selama perkawinan, maka objek harta gono-gini akan hilang.

 

 

 

Seputar Hak Asuh Anak dalam Perceraian

Bisakah-Dipidana-Karena-Membawa-Anak-Tanpa-Izin-Mantan-Pasangan

Saat memutuskan untuk bercerai dengan pasangan, Anda akan dihadapkan pada konsekuensi dan akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah seputar hak asuh anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan pasal di atas, jelas bahwa perceraian tidak serta merta menghilangkan hak atau kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Keduanya masih bertanggung jawab mengurus segala kebutuhan anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan lainnya.

Meski dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh, dalam Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh”  yaitu ”kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah “Anak Asuh”, yakni ”Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, siapa di antara bapak atau ibu yang paling berhak memperoleh Hak Asuh tersebut. Nah, Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan satu-satunya pedoman utama hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada pasangan yang bercerai. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal terjadi perceraian:

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
  3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Tentu karena merupakan ketentuan hukum Islam, pasal tersebut hanya berlaku bagi pasangan yang memeluk agama Islam. Sementara itu, untuk pasangan yang beragama selain Islam, pemberian hak asuh akan diputuskan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

  • Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
  • Bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;
  • Argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut

 

 

 

Bagaimana dengan Pemberian Nafkah Selama Proses Perceraian Berlangsung?

Anda mungkin bertanya mengenai ketentuan pemberian nafkah oleh suami kepada istri selama proses perceraian berlangsung. Sesuai Pasal 34 UU Perkawinan, seorang suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai nafkah ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP Perkawinan”), yang mengatakan: selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perceraian tidak bisa dijadikan alasan seorang suami untuk melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sama halnya dengan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Selain memastikan urusan anak terjamin dengan baik, hendaknya pasangan yang sedang dalam proses mengajukan perceraian juga menjaga harta kekayaan milik bersama agar tidak merugikan pihak manapun.

Demikian penjelasan lengkap mengenai proses gugat cerai di pengadilan dan tips memilih pengacara perceraian yang profesional dan amanah. Semoga artikel di atas bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari referensi kredibel mengenai proses perceraian, ya!

 

Anda memiliki masalah perceraian dan hukum keluarga lainnya? Silakan konsultasikan masalah Anda dengan KantorPengacara.Co di +62 812-9797-0522 atau email ke: info@kantorpengacara.co

 

CC :IGO