UU Perkawinan maupun KUHPerdata tidak langsung menentukan secara pasti apakah ibu atau ayah yang berhak atas pengasuhan anak (hadhanah) ketika terjadi perceraian. Ketentuan eksplisit tentang itu terletak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menunjuk ibu sebagai orang yang berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau masih di bawah 12 tahun.

Walaupun UU Perkawinan tidak menetapkan pihak yang berwenang mengasuh anak, tetapi Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak. Yaitu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali memelihara anak.

Namun begitu, dalam praktik pengadilan ada beberapa putusan hakim yang secara spesifik mencabut hak asuh anak dari seorang ibu dalam beberapa kondisi. Adapun kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak
  2. Penilaian integritas dapat dilihat karena kelalaian atau perilaku yang tidak baik. Pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lalainya ibu dalam memelihara anak seperti pada putusan Kasasi Nomor: 306K/AG/2002 tanggal 26 April2006.

  3. Perilaku Ibu yang dianggap tidak terpuji
  4. Pengasuhan anak oleh ayah juga dapat disebabkan karena perilaku ibu buruk sekali. Misalkan sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.

  5. Menikah lagi dengan laki-laki lain
  6. Dari putusan Kasasi Nomor 200K/AG/2004 dapat ditarik kaidah bahwa pengasuhan anak yang telah berusia 7 tahun menjadi hak ayahnya karena ibu telah menikah dengan lelaki lain.

  7. Aktifitas Ibu Yang Dinilai Sangat Tinggi
  8. Dalam putusan MahkamahAgung RI Nomor 349K/AG/2006tanggal 3 Januari 2007, hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah. Pertimbangannya adalah karena sang ibu memiliki aktifitas yang cukup tinggi.

  9. Ibu Kandung Non Muslim
  10. Kecenderungan yurisprudensi dalam mempertimbangkan fikih Islam terlihat ketika menetapkan pengasuhan anak kepada ayah manakala ibu kandungnya beragama non Islam seperti dapat dilihat pada putusan Kasasi Nomor :  302K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

    Begitu halnya dengan pengasuhan oleh kakek dan nenek yang non muslim harus dihindari dan ketika terjadi sengketa, anak dari seorang ibu yang telah meninggal dunia harus ditetapkan pengasuhannya oleh ayahnya bukan oleh kakek atau nenek yang beragama non muslim (putusan kasas I 275K/AG/2004 tanggal 29 Juni 2005.

Demikian beberapa kondisi yang menyebabkan ibu kehilangan hak asuh anaknya yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz).

Ingin mengajukan pertanyaan dan konsultasi mengenai perceraian atau hak asuh anak? Kami siap membantu Anda. Silakan hubungi Kantorpengacara.co di (+62) 812-9797-0522 atau email ke: info@kantorpengacara.co

Author :
Triadi Surya Iqbal